Transformasi Indeks Desa: Wujudkan Pembangunan Desa/Nagari yang Terukur dan Berkeadilan

Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Tahun 2025, Rabu (5/11/2025), di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Indeks Desa: Menata Arah Pembangunan Nagari yang Terukur dan Berkeadilan”, dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD Propinsi Sumatera Barat, Bappeda kabupaten/kota, DPMD kabupaten/kota, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan dari Kementerian Desa yang diwakili oleh para TAPM PIC Indeks Desa dari 14 kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta Koordinator Provinsi TPP Sumatera Barat bersama Tenaga Ahli Madya Provinsi.

Mewujudkan Layanan Dasar yang Berkualitas

Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah nagari. Menurutnya, ketersediaan air bersih memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting yang menjadi fokus pembangunan manusia di daerah.

Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi nagari melalui program Nagari Creative Hub. Program ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM desa dalam memasarkan produk unggulan secara digital. “Dengan Nagari Creative Hub, produk nagari bisa dikenal luas tanpa harus bergantung pada pasar kota,” ujarnya.

Peningkatan Desa Mandiri dan Transformasi Indeks Desa

Kepala Dinas PMD Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah desa mandiri di Sumatera Barat — dari 368 menjadi 489 desa.
Meski terjadi sedikit kenaikan jumlah desa tertinggal dari 10 menjadi 12, hal ini bukan disebabkan penurunan kualitas, melainkan karena adanya penambahan dan penyempurnaan indikator penilaian pada Indeks Desa Tahun 2025 yang lebih komprehensif dan detail.

Perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam arah baru pembangunan nagari. Fokus kebijakan kini mencakup tidak hanya peningkatan ekonomi dan sosial, tetapi juga penguatan layanan dasar, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).

Inovasi Digital dalam Penyajian Data Desa

Sebagai penutup, Gubernur Mahyeldi secara resmi meluncurkan E-Book Indeks Desa Tahun 2025, sebuah inovasi Dinas PMD Sumbar dalam menghadirkan data dan informasi desa secara digital, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perencanaan pembangunan nagari yang berbasis data dan berkeadilan.

Dengan semangat kolaborasi dan transformasi digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan nagari menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

#BangunDesaBangunIndonesia
#TAPMKotaPariaman
#TPPKotaPariaman